Upaya penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Lubuklinggau terus digalakkan melalui kerja sama lintas instansi pemerintah pusat dan daerah, dengan kehadiran mahasiswa magang sebagai bagian dari penguatan peran generasi muda mendukung SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
Kegiatan Verifikasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh ini dilaksanakan pada 8–9 Mei 2025, berpusat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Lubuklinggau, Jalan Lapangan Terbang Silampari, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.
Agenda utama meliputi rapat koordinasi lintas instansi pada Kamis, 8 Mei 2025, mulai pukul 13.30 WIB, dilanjutkan verifikasi lapangan di kawasan Kampung Ceria pukul 14.30–17.30 WIB, dan diakhiri dengan penyepakatan hasil verifikasi. Rangkaian kegiatan berakhir dengan perjalanan kembali ke Palembang keesokan harinya, Jumat, 9 Mei 2025.
Rapat dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Lubuklinggau, Kepala Dinas Perumahan Provinsi Sumatera Selatan, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman dari Ditjen PKP Kementerian PUPR, serta Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumsel dan Kepala Subdirektorat Wilayah I. Mahasiswa magang yang ikut mendampingi memiliki peran penting dalam mendokumentasikan hasil rapat, membantu verifikasi lapangan, serta belajar langsung bagaimana koordinasi lintas sektor berjalan.
Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan data kondisi kawasan kumuh yang akurat dan menyusun langkah penanganan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pendekatan verifikasi lapangan, diharapkan solusi yang dirancang benar-benar tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup warga
Penanganan kawasan kumuh seperti ini membawa dampak nyata. Infrastruktur yang lebih layak dapat membuka akses pendidikan yang lebih baik, lingkungan sehat mendukung aktivitas ekonomi warga, dan program penataan kawasan bisa menciptakan peluang kerja melalui program padat karya dan pemberdayaan masyarakat.
Melalui pengalaman magang ini, mahasiswa tidak hanya belajar administrasi di balik meja, tetapi juga terjun langsung mengamati bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan dijalankan di lapangan. Hal ini selaras dengan komitmen Departemen Administrasi Pendidikan untuk berkontribusi mendukung SDGs 8, sekaligus membekali mahasiswa dengan keterampilan profesional di bidang tata kelola pemerintahan dan pembangunan masyarakat.
